masukkan script iklan disini
Serdang Bedagai - Kelompok Tani Perjuangan Masyarakat Tradisional (PERMATRA) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait dugaan keterlibatan Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Togar Situmorang, dalam kasus perusakan lahan pertanian tanaman ubi milik masyarakat.
Latar Belakang Permasalahan
Masyarakat petani Kelompok Tani PERMATRA mengalami kerugian akibat perusakan lahan pertanian tanaman ubi yang diduga melibatkan kepentingan PT. Paya Pinang. Upaya konfirmasi langsung kepada Ketua DPRD Serdang Bedagai, Togar Situmorang yang juga menjabat sebagai Sekretaris PDIP Serdang Bedagai, tidak membuahkan respon yang memuaskan.
Respon Tidak Memadai dari Pejabat Publik
Ketika diminta konfirmasi, Togar Situmorang hanya memberikan jawaban berupa video klarifikasi dari PT. Paya Pinang yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memberikan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Respons ini dinilai tidak memadai mengingat posisi strategisnya sebagai wakil rakyat.
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dasar hukum pemberian hibah dari perusahaan swasta kepada pemerintah, yang secara logika menunjukkan posisi perusahaan yang lebih kuat dari pemerintahan, Togar Situmorang justru memberikan jawaban: "Konfirmasi langsung ke PT. Paya Pinang dan Bagian Aset Pemkab Sergai saja ya ketua, tks."Togar
Analisis Situasi
Respons tersebut menunjukkan beberapa indikasi yang mengkhawatirkan:
1. Ketidakpahaman terhadap HAK dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat
- Seorang Ketua DPRD seharusnya memahami hak-hak konstitusional rakyat yang diwakilinya
2. Dugaan kepentingan terselubung
- Pola respons yang menghindar dapat mengindikasikan adanya kepentingan tersembunyi antara PT. Paya Pinang dengan Ketua DPRD
3. Pengabaian aspirasi rakyat
- Sikap yang tidak responsif terhadap permasalahan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas
Dampak bagi Masyarakat
Situasi ini sangat merugikan masyarakat petani, khususnya:
- Kerugian ekonomi langsung akibat perusakan lahan pertanian
- Hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintahan
- Ketidakpastian perlindungan hukum bagi masyarakat petani
Tuntutan dan Harapan
Kelompok Tani PERMATRA dan masyarakat Serdang Bedagai menuntut:
1. Klarifikasi transparan dari Ketua DPRD Togar Situmorang terkait dugaan keterlibatannya
2. Investigasi menyeluruh terhadap hubungan antara PT. Paya Pinang dengan pejabat terkait
3. Perlindungan hukum bagi masyarakat petani yang menjadi korban
4. Ganti rugi yang layak atas kerusakan lahan pertanian
5. Komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak petani
Peringatan kepada Pemerintah
Masyarakat memberikan kesempatan terakhir kepada pemerintah yang berkompeten untuk mengambil langkah kebijakan yang tepat sebelum masyarakat terpaksa mengambil tindakan sendiri untuk menegakkan keadilan. Hal ini dilakukan karena masyarakat menilai diri mereka lebih bijaksana daripada seorang Ketua DPRD yang tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi rakyat kecil, khususnya petani. Sikap yang tidak responsif dari pejabat publik hanya akan semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis.
Masyarakat berharap ada itikad baik dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.(Tim).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar