masukkan script iklan disini
Medan— Selasa, 2 November 2025 —
Jonni Kenro Situmeang, S.Pd — Sekretaris Jenderal GNI — angkat bicara keras menanggapi ketidakhadiran dan minimnya respons dari para wakil rakyat pusat asal Sumatera Utara, padahal wilayah mereka tengah dilanda bencana longsor dan banjir besar.
Menurut Jonni, sudah hari ke–9 sejak bencana melanda, namun tidak satu pun suara anggota DPR RI dari dapil Sumatera Utara mencuat secara nyata untuk menyuarakan aspirasi korban atau mendorong bantuan cepat.
“Apakah para wakil rakyat ini sudah lupa bahwa mereka dipilih oleh masyarakat — bukan oleh pengusaha tambang, izin HGU, atau mafia tanah?” — ujar Jonni ketika diwawancarai wartawan di Jakarta, Selasa (2/11/2025).
Daftar Wakil Rakyat DPR/DPD Asal Sumatera Utara
Jonni kemudian membeberkan daftar nama anggota DPR dan DPD asal Sumatra Utara yang menurutnya “harusnya hadir dan bersuara” untuk membantu korban bencana:
DPR RI Sumut I
* Sofyan Tan (PDI-P)
* Yasonna Laoly (PDI-P)
* Musa Rajekshah (Golkar)
* Meutya Hafid (Golkar – PAW)
* Ashari Tambunan (PKB)
* Ade Jona Prasetyo (Gerindra)
* Prananda Surya Paloh (NasDem)
* Tifatul Sembiring (PKS)
* Lokot Nasution (Demokrat)
* Muhammad Husni (Gerindra)
DPR RI Sumut II
* Lamhot Sinaga (Golkar)
* Andar Amin Harahap (Golkar)
* Trinovi Khairani (Golkar)
* Rapidin Simbolon (PDI-P)
* Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus Pane (PDI-P)
* Martin Manurung (NasDem)
* Sabam Rajagukguk (Gerindra)
* Sabam Sinaga (Demokrat)
* Marwan Dasopang (PKB)
* Saleh Partaonan Daulay (PAN)
DPR RI Sumut III
* Mangihut Sinaga (Golkar)
* Bob Andika Mamana Sitepu (PDI-P)
* Rudi Hartono Bangun (NasDem)
* Sugiat Santoso (Gerindra)
* Ansory Siregar (PKS)
* Delia Pratiwi Br Sitepu (Golkar)
* Hinca I P Pandjaitan (Demokrat)
* Nasril Bahar (PAN)
* Ahmad Doli Kurnia Tanjung (Golkar)
DPD RI Asal Sumut
* Dedi Iskandar Batubara
* Penrad Siagian
* Muhammad Nuh
* Badikenita Br Sitepu
Menurut Jonni, nama-nama tersebut memegang amanat rakyat — sehingga sikap diam mereka pasca bencana dianggap sebagai bentuk abai terhadap nasib konstituen sekaligus pertanyaan serius tentang keberpihakan mereka.
❗ Kritik Terhadap Fokus Kepentingan — Tambang, HGU & Mafia Tanah
Jonni menuding bahwa ketidakpedulian DPR RI asal Sumut bukan kebetulan:
* Banyak di antara wakil rakyat berasal dari dapil dengan potensi pengaruh kuat dari pengusaha tambang, lahan HGU, izin pembalakan hutan, atau kepentingan korporasi agraria.
* Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi alasan diamnya mereka — karena takut menentang kepentingan bisnis besar yang selama ini mendapat perlindungan.
* Situasi ini menurut GNI menunjukkan lemahnya kontrol terhadap konflik agraria, destruksi lingkungan, serta hak rakyat atas tanah dan keselamatan di masa bencana.
📣 Seruan GNI & Masyarakat: DPR Harus Turun ke Lapangan & Suarakan Korban
GNI bersama warga terdampak bencana menyampaikan beberapa tuntutan mendesak:
1. Segera hadir di lapangan — seluruh anggota DPR/DPD asal Sumut mesti turun melihat kondisi korban, membantu mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.
2. Aktif bersuara di media & parlemen— serukan nasib korban longsor/banjir dan dorong agar pemerintah pusat/provinsi/kabupaten mempercepat tanggap darurat serta mitigasi jangka panjang.
3. Terbuka soal perizinan & tanggung jawab agraria — dorong transparansi terhadap izin tambang, HGU, pelepasan hutan, dan pemanfaatan lahan — supaya pemulihan lingkungan dan hak masyarakat adat/nelayan bisa dijamin.
4. Lindungi hak konstituen daripada kepentingan korporasi — DPR harus ingat bahwa amanat mereka berasal dari rakyat, bukan dari investasi atau tekanan korporasi.
📌 Konteks Hukum & Tugas Wakil Rakyat
Berdasarkan tugas dan fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif nasional — meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan — wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk saat terjadi bencana dan krisis.
Saat bencana, diharapkan DPR ikut memberi suara dan memastikan penanganan yang adil serta pemulihan cepat terhadap korban.
📰 Penutup: DPR Tidak Boleh Diam Saat Rakyat Menderita
Jonni Situmeang menekankan bahwa diamnya wakil rakyat di masa kritis bisa dianggap pengkhianatan atas mandat rakyat. Ia menyerukan agar DPR — terutama wakil dari daerah terdampak — bergerak nyata, turun ke lapangan, dan bersuara.
“Jika suara DPR tidak terdengar, itu artinya rakyat yang memilih mereka hanya diperlakukan sebagai angka politik — bukan mereka yang dijunjung hak dan keselamatannya,” tutup Jonni.
GNI berharap media dan publik turut mengawal agar aspirasi korban bencana didengar dan direspons — bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga wakil rakyat yang katanya mewakili mereka.
(TIM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar